LEGITIMASI RELIGIUS KEKUASAAN
Inti permasalahan etika politik adalah masalah legitiasi etis kekuasaan yang dapat dirumuskan dalam pertanyaan: dengan hak moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan mempergunakan kekuasaan yang mereka miliki? Betapapunbesar kekuasaan seseorang, ia selalu dapat dihadapkan dengan tuntutan untuk mempertanggung jawabkannya. Dan apabila pertanggungjawaban itu tidak diberikan, kekuasaan itu tidak lagi dianggap sah. Pemguasa dapat saja tidak memperdulikan tuntutan pertanggungjawaban dan percaya pada kemampuannya untuk menindas segala perlawanan. Tetapi tatanan masyarakat yang hanya berdasarkan intimidasi dari pihak yang memiliki daya pengancam, sudah tidak stabil lagi karena tidak lagi didukung oleh masyarakat. Itulah sebabnya penguasa tidak dapat menganggap sepi tuntutan pertanggung jawaban.
Paham pertanggungjawaban memuat nisbah bersegi tiga:
(1)Seseorang adalah penyebab atau berwewenang
(2) atas apa yang diperbuat dan tidak diperbuatnya
(3) berhadapan dengan pihak yang menuntut pertanggungjawaban.
Maka mempertanggungjawabkan kekuasaan mengandaikan bahwa penguasa memang memiliki kekuasaan dan bahwa masyarakat berhak untuk menuntut pertanggungjawaban. Dalam pengandaian itu sendiri diandaikan bahwa kekuasaan (politik) merupakan realitas yang social duniawi.
Pengandaian itulah yang tidak terdapat apabila kekuasaan dipahami sebagai realitas duniawi, gaib, atau ilahi. Paham inin disebut paham religius kekuasaan. Menurut paham ini kekuasaan bersumber pada alam duniawi, bersifat adiduniawi dan dapat dimiliki orang karena ia dapat menghubungi alam adi duniawi itu. Dengan demikian paham pertanggungjawaban berubah secara radikal. Karena kekuasaan bersifat adiduniawi dan berasal dari alam ilahi, kekuasaan adalah sah dengan sendirinya. Tuntutan agar penggunaan kekuasaan itu dipertanggungjawabkan kehilangan dasarnya. Karena kekuasaan diterima dari atas dan bukan dari masyarakat, tak ada dasar apapunbagi rakyat untuk menuntut suatu pertanggungjawaban. Dengan lain kata, di mana kekuasaan dipahami sebagai suatu realitas religius, paham atau tuntutan legitimasi etis tidak dapat muncul. Yang harus diperlihatkan penguasa ialah bahwa ia betul-betul memegang kekuasaan yang adiduniawi itu.
Di zaman sekarang situasi berubah sama sekali. Berbeda dengan penguasa tradisional, suatu pemerinyah modern harus terus-menerus mengambil keputuasan-keputusan mengenai masalah-masalah baru yang secara mendalam mempebgaruhi kehidupan masyarakat. Setiap keputusan yang salah mempunyai akibat-akibat gawat bagi seluruh masyarakat. Di lain pihak kemenangan kebudayaan industrial modern tidak memberikan ruang lagi bagi kepercayaan, bahwa kekuatan-kekuatan kehidupan yang nyata bersumber di alam gaib. Kekuasaan politik dilihat sebagai realitas yang manusiawi dan social belaka, tanpa ekeramatan apapun.
Dalam situasi seperti ini kelanjutan sisa-sisa legitimasi religius dalam bentuk kesediaan masyarakat, berdasarkan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan tradisional, untuk tunduk begitu saja terhadap pimpinan politik yang masih ditradisikan walaupun kepercayaan eksplisit yang menunjangnya sudah tidak ada lagi, mesti menjadi fungsional. Dilepaskan dari kendala-kendala etika religius tradisional dan dari pembatasan-pembatasan social-alamiah dalam system masyarakat tradisional, legitimasi pseudoreligius yang menolak tuntutan pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan tidak mau mengizinkan pembentukan lembaga-lembaga control social mesti bermuara pada korupsi dan eksploitasi secara besar-besaran, mengingat perspektif-perspektif ekonomis baru yang dibuka oleh pola ekonomi kapitalis internasional.
Itulah sebabnya setiap bentuk kekuasaan pada zaman sekarang harus dituntut agar dipertanggungjawabkan secara etis.
