ETIKA POLITIK
BIDANG DAN METODE ETIKA POLITIK
Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia. Dua cabang filsafat adalah filsafat teoritis dan filsafat praktis. Pertama mempertanyakan apa yang ada, sedangkan yang kedua bagaimana manusia harus bersikap terhadap apa yang ada itu. Jadi filsafat teoritis mempertanyakan apa itu manusia, alam, apa hakikat realitas sebagai keseluruhan, apa itu pengetahuan, apa yang dapat kita ketahui tentang Yang Transenden dan sebagainya. Dalam ini filsafat teoritispun mempunyai suatu maksud praktis karena pemahaman yang dicarinya diperlukan manusia untuk mengarahkan ung kehidupannya. Sedangkan filsafat yang langsung mempertanyakan praktis manusia adalah etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia.
Kebaikan moral terletak pada perspektif pemandangan.Jadi kata moral selalu nmenunjuk pada manusia sebagai manusia. Maka kewajiban moral dibedakan dari kewajiban-kewajiban lain, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia, dan norma moral adalah norma untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia sebagai manusia.
Dengan demikian etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga Negara terhadap Negara, hukum yang berlaku, dan lain sebagainya.
Tingkatan criteria bagi betul salahnya tindakan politik, ditingkatan pertama dan paling umum kita menemukan prinsip-prinsip moral dasar, misalnya prinsip keadilan. Prinsip-prinsip tingkat dua bersifat menengah dan sudah mengacu ke suatu bidang permasalahan tertentu, misalnya bahwa prinsip kekuasaan harus dilegetimasikan secara demokratis. Tingkat ketiga menyangkut kriteria-kriteria penilaian yang sesuai dengan zaman dan situasi.
Masalah pokok etika hukum terungkap dalam pertanyaan: hukum macam apa yang adil? Tetapi dalam pembahasan kita tidak perlu mulai pada permulaan, karena posisi-posisi utama dalam masalah ini sudah sejak lama dikemukakan oleh dua kontrahen, yaitu Teori Hukum Kodrat di satu pihak dan Positivisme dilain pihak.
Etika politik akan mempertanyakan argumentasi mereka masing-masing, memeriksa logikanya dan implikasi-implikasi etisnya, akhirnya mengambil suatu sikap yang bias tegas tetapu bias juga bersifat tentative, tergantung dari kepastian yang dicapai, dan berdasarkan sikap itu merumuskan prinsip-prinsip tingkat II tentang hokum positif.
Metode ini disebut kritis negative. Kritis karena kita tidak mulai dengan ulasan pendapat sendiri, melainkan bertolak dari teori-teori dan paham-paham relevan yang ada, yang kemudian kita periksa secara kritis.
Satu prinsip dasar yang diandaikan ialah bahwa manusia apriori dan Prima facie harus bersikap baik dan tidak buruk terhadap siapa dan apa saja yang ada, jadi bahwa terhadap apa saja yang ada kita apriori mengambil sikap yang mendukung, membela, menyetujui, memajukan, melindungi, memberi ruang perkembangan daripada merusak, menyiksa, mengerem, mencekik, membatasi, mematikan. Prinsip itu terwujud dalam prinsip kesejahteraan umum yang mempunyai relevansi poilitik tibggi yang berisi bahwa semua tindakan dan kebijaksanaan, harus demi keuntungan yang sebesar-besarnya dari orang sebanyak-banyaknya, asal saja tidak melanggar hak dan keadilan. Prinsip dasar lain adalah prinsip keadilan yang mengatakan bahwa kita wajib untuk memperlakukan semua orang dengan adil, artinya untuk menghormati hak-hak mereka dan memberikan perlakuan yang sama dalam situasi yang sama. Prinsip keadilan itu sendiri bersandarkan prinsip hormat terhadap person yang mengungkapkan kewajiban untuk memperlakukan segenap manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan tidak pernah hanya sebagai sarana untuk tujuan-tujuan lebih jauh betapapun besar manfaatnya. Prinsip itu menuntut juga tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri: bahkan demi tujuan yang baik ia jangan pernah membiarkan diri dipakai sebagai alat saja, diperas, diperkosa, atau diperbudak.
